![]() |
| Gambar dapat di twitter |
Curhatan Fahri tak lepas dari isu-isu adanya penyingkiran dirinya dari kursi pimpinan DPR. Penyingkiran itu bukan dari pihak eksternal partai yang mengingkan kursi Fahri, melainkan dari kalangan internal partainya sendiri yang berasal dari suara-suara individu kader, bukan keputusan syura. Seolah, ada yang tak sejalan antara kebijakan partai dengan sikap Fahri secara pribadi.
Menariknya, 20 menit setelah Fahri selesai twit, muncul twit dari Tifatul Sembiring yang menuliskan: "Tak ada yang kekal. Dunia, harta, dan jabatan adalah sementara. Mengapa banyak orang yang genggam erat sekuat tenaga? #anginmalam".
Sontak, para nitizen pun mengait-ngaitkan twit Tifatul adalah kode dari ketidak sepahamnya dengan Fahri. Akun @maspiyungan yang dulunya bernama @PKSPiyungan sebagai corong suara kader PKS pun sampai melontarkan, "Qiyadah kok tawuran". Hehehe.
Soal depak mendepak di lingkungan (kader) PKS memang sudah biasa terjadi, terutama di wilayah akar rumput. Itu saya alami sendiri di kampus. Seorang kawan yang kritis dengan qiyadahnya atau memiliki gagasan yang bertentangan sering dianggap mengganggu jalanya roda dakwah. Penyingkiran adalah cara pragmatis sang qiyadah untuk menghindar dari suara-suara sumbang dengan alasan tidak taat dan tsiqah. Itu terjadi pada kawan saya. Bukan saya. Biasanya saya lebih memilih diam, mengambil posisi aman, atau apa peduliku, hahaha. Begitu juga dengan kasus pencaloan para caleg dari PKS jelang pemilu lalu, berita-berita saling mendepak kader begitu santer terdengar.
Isu depak mendepak dalam kasus Fahri ini sudah masuk ranah publik. Partai yang dianggap paling solid sejak awal berdirinya pun nampak menunjukan ada perpecahan di dalam internal. Kalau ditarik dari kejadian-kejadian sebelumnya, sejak Sohibul Iman naik menjadi Presiden PKS, partai terlihat mulai bersikap lunak kepada penguasa. Sikap yang berlawanan dengan Fahri yang terus bermain menyerang. Silaturahim jajaran pengurus partai ke Presiden Jokowi tempo hari bisa menjadi kode sikap lunak partai. Bisa jadi, PKS sedang memilih jalan kompromi. Ada kekuatan tak nampak yang menjadi kekhawatiran. Atau mungkin, ada kesepakatan dari qiyadah PKS dengan penguasa untuk singkirkan Fahri? Wallahualam. Yang jelas, jika salah mengambil sikap, seperti terus frontal melawan penguasa, bukannya berhasil memperjuangkan kebenaran tetapi bisa jatuh tersungkur seperti yang pernah dialami Masyumi.
Dalam sejarah perpolitikan, pernah kita saksikan bagaimana dahulu sikap Soekarno yang represif. Tindakan Soekarno yang melanggar konstitusi membuat gerah Masyumi. Dukungan komunis, militer, dan kekuatan media dengan ide-ide revolusinya membuat posisinya semakin kuat. Tidak dengan Masyumi yang sudah kalah di struktur negara juga habis dengan fitnah media, terutama media-media komunis. Meski sudah berupaya melawan dengan jalan yang konstitusi pun harus mendapat dua pilihan Soekarno pada 1960; membubarkan diri atau dikeluarkan Undang-undang sebagai partai terlarang. Membubarkan diri lebih dipilih Prawoto, Ketua Masyumi terakhir, untuk melindungi para kadernya dari penangkapan. Berbeda dengan dua ormas besar seperti Muhammadiyah dan NU yang lebih memilih jalan kompromi dengan Soekarno. Jika memilih jalan sama dengan Masyumi, mungkin saja NU atau Muhammadiyah tidak ada lagi saat ini.
Begitu juga dengan sikap kompromi PKS, seperti yang saya katakan tadi ada kekhawatiran para qiyadah. Kehawatiran ini tidak terlihat pada diri Fahri yang memiliki tipikal ngotot dan berani. Terlihat dari kasus Setya Novanto yang begitu babak belur dihajar opini publik, partai lebih memilih diam dari pada Fahri yang terus membela. Kemudian rencana Pimpinan DPR, termasuk Fahri didalamya, yang mengajukan hak angket soal Freeport bisa menjadi kekhawatiran juga bagi para qiyadah PKS.
PKS yang merupakan partai yang belum memiliki pengaruh secara politik dan masih kalah dengan propaganda media harus berpikir ulang ketika harus berhadapan kekuatan besar dibalik layar. Ini bukan bicara soal teori konspirasi, tapi fakta sudah tersebar luas bawah Freeport sejak tahun 1967 sudah mengambil emas jutaan ton yang seharusnya milik Indonesia. Namun, dari pemimpin sekuat Soeharto hingga sekarang Jokowi belum ada yang berani tegas dengan AS. Justru pemerintahan saat ini setuju dengan perpanjangan kontrak freeport. Ini bukan fitnah, surat persetujuan perpanjangan kontrak itu bisa dibaca secara umum di situs Kementrian ESDM .
Kembali ke soal depak mendepak, bisa menjadi pembelajaran PKS (terutama kalangan akar rumput dan mahasiswa kader PKS) dalam kedewasaan politik. Kita bisa belajar bahwa mengelola kader tidak bisa membentuk homogenitas berpikir. Manusia lahir dengan latar belakang dan situasi yang berbeda. Dalam menghadapi kasus ada cara pandang yang berbeda. Soal taat dan tsiqoh pun tak bisa dibaca secara literal. Tapi perlu memahami konteks dalam melihat cara pandang. Yang artinya, bahwa kader itu memiliki heterogenitas berpikir. Lalu bagaimana qiyadah mampu mengelola pikiran yang heterogen itu menjadi kebijakan yang humanis. Tidak asal depak jika tak seragam.
Ketika gagal dalam mengelola heterogenitas berpikir para kadernya, bagaimana nanti bisa mengelola negara yang rakyatnya lebih heterogen lagi. Maka, dalam kasus ini saya mengambil dua sikap, mencoba berpikir positif terhadap sikap para qiyadah di majelis syuro, dan mencoba melihat Fahri dengan empati karena ia lahir dari gerakan politik jalanan. Jangan sampai kader seperti Fahri disingkirkan hanya karena beda pandangan dengan para qiyadah di majelis syuro. PKS itu harapan. Harapan akan negeri ini bisa dipimpin oleh orang-orang sholeh.
So, apapun analisisnya, analisis saya hanya asumtif pribadi. Tidak bisa jadi rujukan terbaik. Saya pun tidak sehebat dan se-sholeh para qiydah PKS. Mungkin ada analisis yang lebih dekat kebenarannya. Karena pada dasarnya, saya tidak tahu apa-apa, apa yang sebenarnya terjadi? Wallahualam.

0 komentar:
Posting Komentar
Terimakasih sudah mau berkomentar di blog saya, mohon tinggalkan link agar saya juga bisa mengunjungi blog/web Anda untuk bersilaturahmi. Salam.