Menalar Demokrasi Kita

Headline Harian Kompas, Sabtu/27 September 2014 

Sebenarnya saya sedang malas berbincang soal politik. Dalam sebulan ini hanya menyimak berita dari Koran. Malas melihat kegaduhan di TV. Ketika Harian Kompas hari ini (Sabtu/27 September 2014) mengangkat headline tentang hasil RUU Pilkada, saya pun akhirnya tergilitik ingin menyampaikan pandangan. Meski hanya di blog ini.

Entah mengapa, koran yang selama bertahun-tahun saya anggap paling kredibel dari media lain, terasa kehilangan nurani jurnalismenya ketika terlibat dalam situasi perpolitikan akhir-akhir ini. Lihat saja, saat pemilu presiden lalu, cukup terasa keberpihakan politik dari media yang di pimpin Jacob Oetama ini. Ternyata keberpihakan itu tak berhenti di pemilu presiden. Ketika Koalisi Merah Putih mengangkat masalah RUU Pilkada, kembali Kompas menjadi corong opini koalisi yang di pimpin PDIP. Hingga, headline pada hari ini, terasa opini yang dibentuk sudah sampai tingkat sarkasme.

Tak heran kalau negeri kita merupakan negeri demokrasi opini. Pilihan-pilihan rakyat dalam partisipasi politiknya terbentuk oleh opini. Sebagai negara dengan masyarakat menengah yang mayoritas, tidak didukung oleh kesadaran analitik dan kritis yang kuat, serta faktor kualitas membaca yang rendah, barang kali, menjadikan masyarakat negeri ini mudah terpengaruh isu yang dibentuk segelintir elit politik yang mempunyai kekuasaan di media publik.

Kasus RUU Pilkada menjadi contoh bagaimana isu bahwa pemilihan kepala daerah yang dilakukan oleh DPRD merupakan kemunduran hingga kematian demokrasi. Inilah bentuk pembodohan yang nyata. Nalar dalam berdemokrasi pun hilang.

Dan lagi, PDIP sebagai partai pemimpin koalisi yang mendukung pilkada langsung bersikap seolah pahlawan yang sedang menghadapi musuh demokrasi. Itulah opini yang mereka bentuk untuk mewujudkan ambisinya. Upaya pembodohan sistematis dilakukan. Bukanya membangun argumen yang positif dan logis, malah membuat kampanye hitam.

Dalam kasus perbedaan antara Pilkada langsung atau dipilih oleh DPRD sebenarnya saya tidak berpihak salah satunya. Meskipun terkadang terkesan berpihak ke pemilihan lewat DPRD ketika berdebat baik di grup-grup whatsapp maupun facebook, sebenarnya itu hanya upaya menanggapi nalar demokrasi yang salah. Seolah, demokrasi yang paling tepat, paling benar, dan tanpa kekurangan hanyalah demokrasi dengan pemilihan langsung. Padahal, kalau kita mau belajar tentang sistem demokrasi itu sendiri, begitu banyak macamnya. Berbagai bentuk demokrasi yang ada di negara-negara di dunia ini terbentuk mengikuti faktor; baik kultur masyarakat, konteks waktu, hingga kepentingan. Artinya, sistem demokrasi itu tidak seragam harus seperti itu. Kebenarannya relatif. Tidak ada yang absolute di demokrasi. Sebab, demokrasi adalah produk ilmu sosial politik yang kebenarannya pun relatif. Yang intinya, demokrasi adalah antitesis dari yang namanya otoriterisme, anarkisme, dan totalitarisme.

Sekarang pertanyaannya, demokrasi apa yang paling tepat untuk negeri yang bernama Indonesia ini. Para elit politik kita, mulai dari pakar, dewan, eksekutif, hingga pekerja hukum, sudah melakukan perdebatan pajang. Sejak era kemerdekaan hingga reformasi, berkali-kali sistem bernegara kita berubah. UUD 1945 pun juga ikutan beberapa kali di amandemen. Artinya, nalar demokrasi perlu menjadi kesadaran dalam bernegara bahwa sistem dalam bernegara patut memperhatikan tujuan dan konteks negara tersebut.

Maksudnya begini, tidak semua sistem demokrasi yang ada di negeri seperti Amerika dan Eropa ditiru oleh Indonesia. Pemilihan pimpinan eksekutif melalui pemilihan langsung yang ada selama ini mengikuti tradisi yang sudah ada di negara-negara maju tersebut. Beberapa pakar politik menyebutnya sebagai demokrasi liberal. Kita perlu memiliki jati diri bangsa untuk mempunyai sistem demokrasi sendiri. Yaitu, sistem yang benar-benar cocok dengan konteks Indonesia saat ini. Ada faktor-faktor yang menentukan konteks tersebut, yaitu : tingkat pendidikan, tingkat kesejahteraan, demografi, teknologi, budaya, hingga agama. Faktor-faktor tersebutlah yang membuat para pendiri bangsa kita merumuskan konsep demokrasi yang dinamakan Demokrasi Pancasila. Inti dari demokrasi pancasila terletak pada keputusan yang diambil secara musyawarah mufakat.

Terhadap Demokrasi Pancasila, inilah menjadi sebuah itikat elit politik, mau dibawa kemana demokrasi negeri ini. Apapun sistemnya tak ada yang sempurna. Sebaik apapun konsep bernegara, kalau  moral pelaksananya buruk, tetap saja hasilnya pun juga tidak akan baik.

Menyangkut demokrasi dalam hal pemilihan kepala daerah antara Pilkada langsung atau lewat DPRD kembali lagi melihat manfaat dan mudhoratnya. Dua-duanya sama-sama demokrasi. Sama-sama hasil dari proses daulat rakyat. Kalau kata Mahfud MD, Semuanya konstitusional. Pilih langsung atau tak langsung adalah soal kesepakatan politik saja. Dua pilihan tersebut punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Saya tak akan membahas mana yang lebih baik dan mana yang buruk, karena bukan kapasitas saya sebagai ahli tata Negara. Hanya saja, kita sebagai rakyat ataupun pelaku politik perlu punya nalar kesadaran bahwa setiap pilihan ada porsi tempatnya masing-masing.

Dalam kasus kemenangan kubu Koalisi Merah Putih, ketika media sekelas kompas sampai mengatakan ini adalah kematian demokrasi, seperti yang saya tulis di status facebook saya, Kompas sudah kehilangan nurani. Lebih otoriter dari rezim masa lalu. Otoriter memaksakan opini sesatnya ke rakyat pembaca setia demi mendukung ambisi politik ‘kelompoknya’. Masihkan perlu kita anggap Kompas media kredibel?

Inilah negeri kita yang elit politiknya lebih banyak meributkan soal tingkah laku dan jatuh-menjatuhkan karakter dari pada adu konsep. Memang dalam perdebatan argumen-argumen yang timbul sangat subyektif sekali. Sulit untuk membawa ke titik temu jika sudah membawa kepentingan. Jika pun kasus RUU Pilkada ini yang sudah jadi UU akan disengketakan oleh Mahkamah Konstitusi (MK), kita terima saja hasilnya. Insya Allah, MK pasti dengan obyektif akan menimbang mana yang lebih baik dan pantas untuk demokrasi kita. Demokrasi Pancasila.