Demokrasi itu Bising

Dalam diskusi di Metro TV beberapa waktu lalu, Fahri hamzah, anggota dewan dari PKS mengatakan dengan lantang bahwa Demokrasi itu bising, bising seperti tinggal di pinggir rel kereta api. Dia mengatakan itu dengan sebab di demokrasi semua orang bebas berbicara, bebas berkritik, dan bebas menyatakan pendapatnya tanpa harus dihalangi. Sehingga, siapa pun tokoh, pejabat, hingga presiden harus menerima apapun perkataan-perkataan yang masuk tentang diri mereka. “Kalau tidak mau dengar kegaduhan, jangan pilih demokrasi.” Ungkapnya.

Setelah saya pikir-pikir, memang ada benarnya perkataan bung Fahri tersebut. Sering sekali kita menyaksikan berbagai macam kegaduhan yang diberitakan oleh media. Ketika terjadi suatu masalah, baik masalah politik, ekonomi, sosial, agama, dan berbagai macam masalah negara lainnya, semua orang menyatakan beragam pendapatnya. Mulai dari pendapat yang cukup bijaksana hingga pendapat yang mengandung sara. Mulai dari orang yang pintar, bergelar, hingga yang orang bodoh pun bisa berbicara dan didengar oleh publik.

Tampaknya, demokrasi memang merupakan cita-cita semua orang untuk bebas dari cengkraman negara otoriter. Dimana rakyat memimpikan kesejahteraan dan keadilan. Namun apakah semua itu akan didapat pada cita-cita demokrasi pasca reformasi ini. Nyatanya, kesejahteraan rakyat itu masih dipertanyakan. Semua ribut bicara solusi kesejahteraan. Semua ideologi berteriak menyampaikan ide yang bagi mereka adalah yang terbaik. Setiap golongan dan gerakan politik saling memperebutkan kekuasaan. Semuanya saling tarik menarik untuk membuktikan kemampuannya menyelesaikan masalah bangsa ini. Efeknya, setiap kebijakan pemerintah selalu dianggap masalah. Dan semua masalah bangsa selalu diselesaikan dengan perspektif masing-masing tanpa mau menemukan jalan keluarnya secara obyektif. Sehingga rakyat bingung. Kita ini mau kemana, negara ini mau seperti apa. Keadilan lembaga hukum selalu dipertanyakan, sedangkan kesejahteraan hanya berupa mimpi siang bolong.

Apakah ada yang salah pada demokrasi? Dalam wikipedia dijelaskan arti Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Dalam pelaksanaanya, proses politik demokrasi dijalankan oleh 3 unsur yaitu, eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Ketiga unsur tersebut merupakan bentuk badan negara yang dipilih oleh rakyat untuk menjalankan aspirasi rakyat. Sesuai dengan misi pancasila pada sila ke empat, jelas bahwa demokrasi pancasila menginginkan adanya perwakilan rakyat untuk menjalankan proses permusyawaratan demi terwujudnya sila kelima, yaitu keadilan sosial.

Namun, apakah demokrasi sudah benar-benar memberikan keadilan dan kesejahteraan? Seperti yang kita lihat saat ini, adanya amandemen UUD 1945 dan hadirnya sistem multipartai seakan negara ini mengarah pada demokrasi yang lebih bebas. Alasan perubahan UUD 1945 seperti runtuhnya kehidupan demokrasi karena dominannya peran presiden, MPR yang tidak mempresentatifkan suara rakyat, lemahnya penegakan hukum, penghormatan terhadap hak azasi manusia, dan lemahnya peran daerah, memberikan tuntutan perubahan UUD 1945 yang sesuai dengan konteks negara Indonesia yang plural dengan tuntutan kebebasan untuk lebih berdemokrasi. Seperti kebebasan pendapat yang dibuka seluas-luasnya tanpa adanya pertanggung jawaban. Atas nama hak asasi manusia, demokrasi memberikan ruang ekspresi tanpa memperdulikan aturan moralitas dan tata krama sebagai manusia Indonesia. Ditambah hadirnya partai oposisi dan koalisi yang dari masing-masing partai memiliki ideologi dan kepentingan yang berbeda, sehingga sering terjadinya tarik menarik kepentingan dalam arahan kebijakan negara. Ruang-ruang kebebasan tersebut membuat negara ini semakin tidak terarah tujuannya. Orang bodoh pun bisa berbicara. Ditambah dengan perkembangan teknologi komunikasi yang memberikan fasilitas setiap orang untuk dapat berkata apapun. Ya, berkata apapun tanpa harus mempertanggung jawabkan perkataannya. Tidak heran demokrasi itu menjadi bising, gaduh dan rapuh.

Apakah sejatinya memang demokrasi seperti itu? Ataukah memang pelakunya saja yang tidak sehat? Jadi, sistem demokrasi sepeti apakah yang bisa adil dan mensejahterakan sesuai dengan konteks Indonesia? Kita tunggu saja, dalam proses tarik menarik ini siapa yang akan menang dan siapa yang mampu memberikan keadilan dan kesejahteraan.